Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Diundur DPRD DKI Adukan ke Heru Budi Hartono

Sebel Rapat Jalan Berbayar Kembali Diundur DPRD DKI Adukan ke Heru Budi Hartono

Rapat ulasan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) yang diadakan oleh Komisi B Sektor Ekonomi DPRD dengan Pemerintah provinsi DKI kembali diundur karena tidak kehadiran Pendamping Ekonomi dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati.

“Rapat ulasan ERP akan saya skorsing untuk saat yang hendak diputuskan selanjutnya,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail saat akhiri rapat, Rabu, 25 Januari 2023.

Pada Senin, 16 Januari lalu, Komisi B mau tak mau tunda pertemuan dengan eksekutif karena Pendamping Pereknomian dan Keuangan DKI Jakarta, Tubuh Rencana Pembangunan Wilayah (Bappeda), dan Agen Hukum tidak mendatangi rapat.

Ke Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo dan Ketua Komisi B, Ichwanul Muslimin dari Fraksi Gerindra minta permasalahan ini disampaikan ke Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono.

“Kami Komisi B, pimpinan di sini harus dengan tegas memberi surat kembali atau bahkan juga tembusan ke Pak Pj untuk menyapa bahwasanya ini permasalahan yang serius,” katanya.

Pasutri Ini Capai Gelar Doktor Bertepatan di ITS

DPRD DKI meminta jalan berbayar diulas serius

Dia menjelaskan permasalahan ERP perlu dibahas supaya tidak ada persoalan yang akan datang. “Masih ulasan, perlu ulasan yang panjang. Maknanya, saya jika memiliki pendapat bukan sepakat atau mungkin tidak sepakat, menampik atau mungkin tidak menampik, ini masih kita perlu bahas, terutamanya dengan Komisi B,” tutur Ichwanul.

Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan secara jelas akui kecewa dengan ketidakberadaan Pendamping Ekonomi dan Keuangan. Dia merekomendasikan supaya peristiwa ini disampaikan ke Heru Budi.

“Asal tidak sampai kita berpikir Bu Sri seperti mainkan parlemen saja. Undangan selanjutnya kelak kami undang Pj Sekda (Uus Kuswanto), pendamping kami undang, dan kami harus beritahukan ke Pak Gubernur DKI Jakarta tembusan 2x rapat ini (diundur),” kata Manuara.

Semestinya tidak ada kemiskinan berlebihan di Jakarta, kontribusi telah banyak.

Dishub Propinsi DKI Jakarta lakukan pengusutan pada kendaraan yang parkir asal-asalan. Berikut ancaman yang dikenai untuk pelanggar.

DKI Jakarta mengalihkan sekitar 24 kepala keluarga (KK) karena terserang imbas project sodetan Kali Ciliwung ke rumah atur (rusun) dengan pola sewa.

Gulkarmat DKI Jakarta menyarankan peningkatan gaji penyuplai jasa yang lain perseorangan (PJLP) di lembaga itu sejumlah Rp1 juta jadi Rp5,sembilan juta.

Polres Metro Jakarta Barat tangkap seorang pria, inisial SAM (23) karena diperhitungkan lakukan kekerasan seksual pada bekas pacarnya.

BPS DKI Jakarta Suryana menjelaskan faksinya memberikan tiga referensi untuk penghilangan kemiskinan berlebihan di Jakarta.

Peranan Sodetan Ciliwung untuk kurangi debet air sejumlah 60 kubik per detik ke Saluran Banjir Timur karena tidak sanggup memuat debet air

Heru Budi minta support warga Jakarta untuk menyemarakkan sampai serangkaian acara KTT ASEAN usai.

Semenjak dikukuhkan gantikan Anies Baswedan, Heru Budi telah lakukan penanaman 2.700 pohon untuk penghijauan Jakarta.

Pemerintah provinsi DKI pernah tidak berhasil lakukan lelang tekonologi ERP pada 2018 karena satu peserta lelang memundurkan diri karena memandang project tidak jelas.