Jokowi Tanda tangan Perpu Cipta Kerja Airlangga Keperluan Menekan

Jokowi Tanda tangan Perpu Cipta Kerja Airlangga Keperluan Menekan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sah mengeluarkan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja alias Perpu Cipta Kerja, yang telah ditandatangani di hari ini 30 Desember 2022. Pemerintahan mengeklaim Perpu ini sudah berdasar pada ketentuan perundangan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 38/PUU7/2009.

Korea Selatan Wajibkan Test Covid-19 untuk Wisatawan dari Cina

“Pemikirannya ialah keperluan menekan,” kata Menteri Koordinator Sektor Ekonomi Airlangga Hartarto dalam pertemuan jurnalis di Istana Negara, Jumat, 30 Desember 2022.

Pemerintahan, katanya, perlu percepat mengantisipasi pada keadaan global berkaitan ekonomi. Airlangga menyebutkan Indonesia hadapi krisis global kenaikan inflasi, teror stagflasi, dan beberapa negara sedang berkembang yang telah masuk menjadi pasien IMF. “Keadaan kritis ini benar-benar riil untuk emerging developing country,” katanya.

Awalnya pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formal. Karena itu, Mahkamah mengatakan jika UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Akhirnya, MK minta UU ini diperbarui dalam 2 tahun.

Airlangga menyebutkan keputusan MK berkaitan UU Cipta Kerja ini benar-benar memengaruhi sikap dunia usaha, baik dalam atau di luar negeri. Hingga dengan keluarnya Perpu Cipta Kerja ini, Airlangga mengharap kejelasan hukum dapat berisi. “Di mana mereka (dunia usaha) nyaris semuanya masih menanti lanjutan dari UU Cipta Kerja,” katanya.

Airlangga menyebutkan Jokowi sudah bicara dengan Ketua DPR Puan Maharani. “Pada konsepnya ketua DPR telah terinformasi berkenaan Perppu mengenai Ciptaker,” katanya.