Di Nunukan KPU Sebutkan Tingkatan Pemilu Masih tetap Jalan Tidak Dipengaruhi Keputusan PN Jakpus

Di Nunukan KPU Sebutkan Tingkatan Pemilu Masih tetap Jalan Tidak Dipengaruhi Keputusan PN Jakpus

Aggota KPU RI Idham Kholik berkunjung Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam rencana mengawasi tingkatan pencocokan dan riset Pemilu 2024 di wilayah tepian Indonesia dan Malaysia ini Senin 6 Maret 2023. Dalam peluang itu, dia memperjelas jika tingkatan Pemilu 2024 masih tetap jalan sesuai agenda tanpa dipengaruhi keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintah penangguhan pemilu.

“Masih tetap jalan sampai kelak tanggal 14 Februari 2024 warga akan memakai hak pilihnya,” ucapnya di Nunukan, Senin 6 Maret 2023.

DPR Sebutkan Keputusan Bawaslu pada Partai Sempurna Buat Ketidakjelasan dalam Pemilu

Samuel Sekuritas Perkiraan IHSG Menurun Hari Ini 5 Saham Jadi Sorotan

Menurut Idham, pemilu tiap 5 tahun dengan mengarah pada Undang-Undang Pemilu Pasal 167 ayat (1). Disamping itu, pemilu sebagai instruksi UUD 1945 Bab 7 Pasal 22 E ayat (1). Idham memperjelas jika keputusan PN Jakarta Pusat itu berlawanan dengan Undang-Undang Pemilu.

Dia menambah jika penangguhan pemilu tidak ada pada undang-undang. Keputusan PN Jakarta Pusat, menurutnya, melebihi wewenang dan menyalahi konsep berkepastian hukum. Berkaitan dengan keputusan PN Jakarta Pusat itu, KPU mengatakan selekasnya ajukan banding. Ini telah dipertegas oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintah Komisi Penentuan Umum untuk tunda Pemilu 2024. Perintah itu tercantum pada keputusan perdata yang disodorkan Partai Sempurna dengan tergugat Komisi Penentuan Umum.

DPR Ajukan pertanyaan Argumen Bawaslu Ganti Keputusan pada Partai Sempurna

“Memberi hukuman tergugat (KPU) tidak untuk melakukan tersisa tingkatan Penentuan Umum 2024 semenjak keputusan ini diucap dan melakukan tingkatan Penentuan Umum dari sejak awalnya sepanjang kurang lebih dua tahun empat bulan tujuh hari,” seperti diambil dari salinan keputusan, Kamis, 2 Maret 2023.

Keputusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan tuntutan itu ialah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban.

Dalam keputusannya, majelis hakim mengatakan KPU sudah lakukan perlakuan menantang hukum. Adapun perlakuan menantang hukum yang diartikan ialah KPU mengatakan Partai Sempurna tidak penuhi persyaratan dalam tingkatan klarifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu.

Selainnya penangguhan, pengadilan memberi hukuman KPU bayar ganti kerugian material sekitar Rp 500 juta. Pengadilan mengatakan jika penggugat, yaitu Partai Sempurna ialah parpol yang dirugikan dalam klarifikasi administrasi.

Perkiraan Persita Tangerang versus Persija Jakarta, Pertandingan Menunda Minggu Ke-23 Liga 1 Selasa Malam Ini

3 menit yang lalu

Artikel Berkaitan

DPR Sebutkan Keputusan Bawaslu pada Partai Sempurna Buat Ketidakjelasan dalam Pemilu

DPR Ajukan pertanyaan Argumen Bawaslu Ganti Keputusan pada Partai Sempurna

Pasal Penangguhan Penentuan Umum di UU Pemilu Sah Digugat ke MK

Politisi PDIP Said Abdullah Membuka Suara Masalah Video Trending Membagi-bagi Amlop di Mushola

Mahfud MD Pastikan Tidak Ada Penangguhan Pemilu 2024, Dapat Berpengaruh Negara Chaos

KPU Memutuskan Nasib Partai Sempurna pada April 2023

Referensi Informasi

Survey Tanda: Simpatisan Ganjar Pranowo Mulai Digerogoti Prabowo

27 menit yang lalu

KPK Amankan Beberapa Document Selesai Periksa Kementerian ESDM

5 jam yang lalu

Mahfud MD Sebutkan RI Tidak Akan Punyai Jalinan Diplomatik dengan Israel sampai Palestina Merdeka

7 jam yang lalu

Jokowi Terangkan Argumen Melarang Membuka Puasa Bersama Pemerintahan: Kehidupan Petinggi Banyak Disoroti

11 jam yang lalu

Kasus Bagi-Bagi Amplop di Mushola, Bawaslu: Tidak Bisa Ada Aktivitas Politik Ringkas di Tempat Beribadah

12 jam yang lalu

Bareskrim Tentukan Sepupu Wamenkumham Eddy Terdakwa Sangkaan Pencemaran Nama Baik

13 jam yang lalu

Ahli Hukum: Pengadilan Semestinya Tolak Polisi Jadi Kuasa Hukum Tersangka Bencana Kanjuruhan

15 jam yang lalu

Siap Hadiri Rapat, Benny K. Harman Tantang Kembali Mahfud MD Membuka Semua Data Transaksi bisnis Ganjil Kemenkeu

16 jam yang lalu

Pemuda Muhammadiyah Berbicara Masalah Masalah Tim nasional Israel Selesai Berjumpa Jokowi

17 jam yang lalu

Kepopuleran Calon presiden Hasil Penemuan Survey Tanda: Ganjar Statis, Prabowo Naik, Anies Turun

21 jam yang lalu

DPR Sebutkan Keputusan Bawaslu pada Partai Sempurna Buat Ketidakjelasan dalam Pemilu

11 jam yang lalu

Komisi II menjelaskan keputusan Bawaslu terkait klarifikasi pembaruan Partai Sempurna membuat ketidakjelasan dalam penyiapan penyelenggaraan Pemilu

DPR Ajukan pertanyaan Argumen Bawaslu Ganti Keputusan pada Partai Sempurna

11 jam yang lalu

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menanyakan sikap Bawaslu yang mengganti ketetapannya pada Partai Sempurna

Pasal Penangguhan Penentuan Umum di UU Pemilu Sah Digugat ke MK

16 jam yang lalu

Pasal yang atur masalah penangguhan pemilu yang berada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu sah digugat material ke MK.

Politisi PDIP Said Abdullah Membuka Suara Masalah Video Trending Membagi-bagi Amlop di Mushola

20 jam yang lalu

Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menjelaskan pada periode reses dia membagi sembako di Madura, beberapa berwujud uang.

Mahfud MD Pastikan Tidak Ada Penangguhan Pemilu 2024, Dapat Berpengaruh Negara Chaos

1 hari kemarin

Menko Polhukam Mahfud MD pastikan Pemilu 2024 tidak ditunda sama seperti yang dicemaskan banyak faksi. Bahkan juga, satu hari juga tidak diundur

KPU Memutuskan Nasib Partai Sempurna pada April 2023

3 hari kemarin

Keputusan KPU pada Partai Sempurna disebutkan Idham punyai beberapa persyaratan. Pertama, document pembaruan syarat partai politik harus komplet.

Partai Sempurna Siap Turuti Tingkatan Klarifikasi Administrasi Pembaruan oleh KPU

5 hari kemarin

Keputusan Bawaslu ini, tutur Dominggus, jadi jawaban atas tuntutan Partai Sempurna masalah pelanggaran administrasi yang sudah dilakukan KPU.

Team Advokasi Tidak berhasil Ginjal Kronis Meminta Jokowi Turun Tangan

6 hari kemarin

Presiden Jokowi disuruh turun tangan untuk menangani permasalahan tidak berhasil ginjal kronis pada anak.

PN Jakpus Luluskan Kasus Tidak berhasil Ginjal Kronis Sebagai Tuntutan Class Action

6 hari kemarin

PN Jakarta Pusat memandang kasus tidak berhasil ginjal kronis dapat disodorkan sebagai tuntutan perwakilan barisan atau class action.

Partai Berkreasi Bantu Keputusan PN Jakarta Pusat: Pemilu 2024 Diundur, Ini Profile Muchdi PR Ketua Biasanya

6 hari kemarin

Partai Berkreasi yang dipegang Muchdi PR memberikan dukungan keputusan PN Jakarta Pusat untuk tunda Pemilu. Inilah profile Muchdi PR.

Paling populer di Nasional

Kepopuleran Calon presiden Hasil Penemuan Survey Tanda: Ganjar Statis, Prabowo Naik, Anies Turun

22 jam yang lalu

Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Akan Berhenti Kerja Sampai Lumpuhkan Kegiatan Dermaga Tanjung Priok

23 jam yang lalu

Ini Argumen MAKI Adukan Mahfud MD dan PPATK ke Bareskrim Esok

22 jam yang lalu

Pemuda Muhammadiyah Berbicara Masalah Masalah Tim nasional Israel Selesai Berjumpa Jokowi

17 jam yang lalu

Kepopuleran Anies Baswedan Alami Pengurangan, NasDem: Ini Jadi Pecut Buat Kami

19 jam yang lalu

 

21 jam yang lalu

Menteri ESDM Mengakui Ada Sangkaan Korupsi Sokongan Performa Selesai Pemeriksaan KPK

14 jam yang lalu

Triyono Martanto Terganjal Plagiarism dan Punyai Kekayaan Jumbo, Ini Kata KY

19 jam yang lalu

Politisi PDIP Said Abdullah Membuka Suara Masalah Video Trending Membagi-bagi Amlop di Mushola

20 jam yang lalu

Langkah Check Saldo BPJS Ketenagakerjaan secara Online: SMS, Web, Program JMO

23 jam yang lalu

Terbaru di Nasional

Modus dan Rugi di Kasus Korupsi Kementerian ESDM

13 menit yang lalu

Survey Tanda: Simpatisan Ganjar Pranowo Mulai Digerogoti Prabowo

43 menit yang lalu

Bareskrim akan Meminta Info Wamenkumham di Kasus Ketua IPW

1 jam yang lalu

Perang Urat Saraf Mahfud Md Versi Anggota DPR Menjelang Rapat Transaksi bisnis Rp 300 Triliun

2 jam yang lalu

Polisi Tentukan 15 Terdakwa Pembakar Pesawat Susi Air

3 jam yang lalu

Konsolidasi Sipil Adukan 3 Faksi Polisi di Bencana Kanjuruhan ke Seksi Propam

3 jam yang lalu

Kira Tidak Pantas, Kontras Paksa DPR Tolak 3 Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM

3 jam yang lalu

KPK Amankan Beberapa Document Selesai Periksa Kementerian ESDM

6 jam yang lalu

KPK Sebutkan Korupsi di Kementerian ESDM Merugikan Negara Beberapa puluh Miliar Rupiah

8 jam yang lalu

Mahfud MD Sebutkan RI Tidak Akan Punyai Jalinan Diplomatik dengan Israel sampai Palestina Merdeka

8 jam yang lalu

Info

Jaringan Media

Media Sosial

Ambil Program Tempo